Sidang diketuai Prof. Pardjono, Ph.D. Kemudian para penguji Prof. Dr. Subardjo, M.Hum., Prof. Dr. Siti Partini S., Prof. Zamroni, Ph.D., dan Prof. Dr. Wuryadi, serta sekretaris penguji Dr. Dwi Siswoyo, M.Hum.

Trikinasih mengatakan, nilai kebangsaan merupakan suatu komponen penting yang wajib dimiliki oleh setiap insan di Indonesia, karena nilai ini merupakan nilai intrinsik yang terkandung di dalam hati, yang dapat menjadi sumber kekuatan untuk membangun rasa kebangsaan demi mewujudkan cita-cita bangsa.

”Nilai kebangsaan, budaya gotong royong saling menghormati dan menghargai, rela berkorban demi bangsa saat ini mulai luntur bahkan hampir sirna,” katanya.

Menurutnya, jalur pendidikan mempunyai peranan penting untuk mengembalikan nilai kebangsaan tersebut. Hal ini bisa dilakukan melalui pembelajaran PPKn, Bahasa Indonesia, dan PIPS, namun hasilnya belum maksimal. Oleh karena itu, bisa dicoba melalui mata pelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH).

Di DIY terdapat beberapa SD yang telah memperoleh predikat sekolah Adiwiyata. Adiwiyata sendiri adalah salah satu program Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Dalam program ini diharapakan setiap warga sekolah ikut terlibat dalam kegiatan sekolah menuju lingkungan yang sehat serta menghindari dampak lingkungan yang negatif. ”Sedangkan materi PLH yang dikembangkan tidak semata-mata berisi muatan substansi lingkungan hidup saja, tetapi menekankan pemahaman peserta didik terhadap konsep Education for Sustainable Development (ESD). Dengan konsep ini diharapkan terdapat perubahan nilai, sikap, dan tingkah laku berikut gaya hidup semua lapisan masyarakat ke arah yang positif untuk memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan, ”ungkapnya.

Hasil penelitian Dekan FKIP UAD ini menghasilkan informasi bahwa kegiatan PLH yang dilakukan oleh sekolah nampak tidak terintegrasi dengan mata pelajaran tertentu, sehingga paradigma integratif tidak kelihatan. Secara formal sekolah menempatkan PLH terintegrasi pada mata pelajaran IPA, IPS, Agama, dan SBK, tetapi kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan secara eksklusif dipisahkan menjadi kegiatan tersendiri. Konsep integrasi hanya bisa dilaksanakan menyangkut konsep dasar PLH dengan cara menyisipkan ke materi-materi melalui pelajaran tersebut. Oleh karena itu, mata pelajaran tersebut hanya dipergunakan untuk memaknakan persoalan lingkungan dari berbagai disiplin mata pelajaran, berarti sifatnya multidisiplin, sehingga konsep interdisipliner belum terjadi pada PLH secara integratif.

Selanjutnya pembelajaran PLH secara monolitik menunjukkan bahwa kebijakan sekolah dalam mengembangkan pelajaran PLH diajarkan tersendiri sebagai muatan lokal. Pembudayaan nilai kebangsaan pada siswa belum tercakup secara utuh dalam pembelajaran secra terintegrasi, hanya beberapa indikator nilai kebangsaan yang dapat dibudayakan kecuali nilai kesadaran tempat tinggal (geopolitik).

Akhirnya wanita kelahiran Metro, Lampung Tengah 56 tahun yang lalu ini memberikan rekomendasi kepada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang akan mengajarkan PLH perlu menambahkan materi geopolitik agar PLH mempunyai arah nilai kebangsaan.(Rubiman).